Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, buka suara terkait isu menteri dari partainya akan di-reshuffle oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Deddy menegaskan, PDI Perjuangan tak masalah apabila kader partainya terkena reshuffle.
"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi, kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada. Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," ujar Deddy dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga: Beredar Informasi Jokowi Bakal Reshuffle Menteri dari PDIP
1. Deddy juga tak masalah jika mau mengganti menteri yang direkomendasikan PDIP
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol) Dalam kesempatan itu, Deddy menegaskan partainya tak masalah apabila Jokowi mengganti menteri nonpartai yang direkomendasikan PDI Perjuangan.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (nonpartai) yg direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," kata dia.
"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," sambungnya.
2. Deddy sudah dengar lama kursi menteri PDIP mau digusur
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol) Deddy mengatakan, sudah mendengar lama isu kursi menteri dari PDI Perjuangan mau digusur. Meski demikian, kata dia, isu itu tak kunjung terjadi.
"Kabar dan rumor ttg niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," kata dia.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menurutnya, PDI Perjuangan berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai 2024.
"Sebab PDI Perjuangan adalah tulang punggung lahirnya pemerintahan ini pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan demikian secara etik dan moral, kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan Presiden," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi soal Isu Reshuffle Kabinet: Kalau Diperlukan, Saya Punya Hak
3. Jokowi tak menampik soal isu reshuffle
Presiden Jokowi menunjukkan meja kerjanya di Istana Garuda IKN (dok. Sekretariat Presiden) Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, reshuffle bisa saja terjadi apabila diperlukan.
"Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya punya hak prerogratif," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
