Hasto Percaya Diri Koalisi Besar Terbentuk setelah PDIP Umumkan Capres
PDIP mengaku sering berkomunikasi politik dengan parpol lain
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sedang menggodok wacana koalisi besar untuk pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyakini koalisi besar itu akan terjadi setelah PDIP mengumumkan capres 2024.
Hasto mengatakan, PDIP kerap menjalin komunikasi dengan berbagai pimpinan partai politik. Hanya saja, komunikasi itu dilakukan tertutup.
"Komunikasi terus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh Golkar, misalnya, dengan bertemu Gerindra dan PDI Perjuangan juga sebetulnya mengadakan banyak pertemuan dengan pimpinan partai hanya sifatnya berbeda. Yang satu terbuka, bagi PDI Perjuangan sifatnya banyak yang tertutup," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
"Tetapi, apa yang dilakukan ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Sehingga, dalam konteks komunitas politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar, sangat bagus itu positif. Tetapi konsolidasi dari kedua sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," sambungnya.
Baca Juga: PDIP Diramal Bakal Jadi Penentu dalam Koalisi Besar
Baca Juga: Pengamat Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Cawapres Koalisi Besar
1. 1. PDIP tak ingin pakai istilah koalisi
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut PDIP tak ingin menggunakan istilah koalisi. PDIP memilih menggunakan diksi kedua sama partai politik.
"PDI Perjuangan menggunakan diksi kerja sama partai politik dan kerja sama partai politik ini sudah dilakukan sejak mengusung pemerintahan Jokowi," ucap dia.
Hasto mengatakan, dalam mengusung capres-cawapres juga harus mempertimbangkan kekuatan dari parlemen. Hal itu diperlukan karena itu merupakan dukungan dari rakyat.
"Arahnya memang dukungan dari rakyat, di dalam pilpres harus senapas dengan dukungan dari DPR berupa kekuatan 50 persen plus 1, guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan presidensial," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Yusril Ingatkan Koalisi Besar Berpotensi Sebabkan Satu Paslon di 2024