TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anggota DPR Minta BPK Tanggung Jawab di Kasus Korupsi Garuda

Erick laporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda

Anggota Fraksi Nasional Demokrat Rudi Hartono Bangun (Dok. Partai NasDem)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang melaporkan kasus korupsi dugaan pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. Menurut dia, dugaan korupsi di Garuda sangat berpotensi merugikan negara.

"Mengapa (harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi," ujar Rudi dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: [BREAKING] Erick Thohir Laporkan Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung

Baca Juga: Jokowi Pilih Garuda, Erick Thohir: Bukti Kualitas Prokes yang Baik

1. Pertanyakan kinerja BPK

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wartapemeriksa.bpk.go.id)

Rudi kemudian mempertanyakan kinerja BPK. Sebab, selama ini lembaga tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Garuda Indonesia.

“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan," ucap dia.

Rudi menegaskan, seharusnya BPK juga bertanggung jawab apabila ada kerugian negara.

"BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator yang selalu rutin mengunjungi konsituennya ini untuk berdialong.

2. Dorong anggota Komisi VI lakukan ekstra pengawasan

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi/Rudi Hartono Bangun)

Lebih lanjut, Rudi mengakui, pengawasan yang dilakukan Komisi VI masih renggang. Karena itu, dia mengajak kepada seluruh anggota Komisi VI untuk melakukan ekstra pengawasan.

Selain Garuda, dia juga mengajak Komisi VI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan BUMN lain. Sebab, Komisi VI DPR RI merupakan mitra Kementerian BUMN.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya