6 Kritik PKS di Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Mulai dari kualitas demokrasi hingga ekonomi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini, Kamis (20/10/2022) masuk tahun ketiga. Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019) sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pada tahun ketiga masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan enam kritik.
"Pertama, masalah demokrasi yang semakin mundur. Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi," ujar Juru Bicara PKS M Kholid kepada IDN Times, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Lembaga Survei Soroti Rendahnya Tiga Kepuasan Publik di Balikpapan
Baca Juga: Pakar Hukum: RKUHP Bikin Masyarakat Takut Bersuara, Demokrasi Mundur
1. PKS: Pemberantasan korupsi mengalami kemunduran
Kedua, PKS menyoroti adanya kemunduran pemberantasan korupsi. Hal yang paling terlihat, kata Kholid, adanya revisi Undang-Undang KPK hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) alih stasus ASN KPK.
"Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadilan," ucap dia.
Baca Juga: PKS: Prabowo Pernah Ajak Anies Jadi Cawapres di Pemilu 2019