KPU Akui Belum Bisa Atur Pemilu di 3 Provinsi Baru Papua
Perlu revisi UU Pemilu untuk atur pemilihan umum di sana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Komisioner KPU Idham Holik mengaku, pihaknya belum bisa mengatur pelaksanaan pemilu di tiga provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Idham menjelaskan, saat ini pihaknya masih berpegang kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu (UU Pemilu), yang mengatur jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi.
Sementara dengan penambahan tiga provinsi baru di Papua, maka jumlah daerah di Indonesia menjadi 37 provinsi.
Baca Juga: Jusuf Kalla: DOB Papua Percepat Pelayanan Pemerintah ke Masyarakat
1. KPU tunggu revisi UU Pemilu
Idham mengaku, pihaknya kini masih menunggu Revisi UU Pemilu untuk mengatur pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan presiden (pilpres) di tiga provinsi baru Papua.
“KPU adalah pelaksana undang-undang dan dalam lampiran I, II, III, dan IV, di UU Pemilu tertera 34 provinsi. Kecuali UU tersebut telah direvisi. Jadi kami masih menggunakan Undang-Undang 7/2018 tersebut,” kata Idham kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Baca Juga: DPR Sahkan RUU 5 Provinsi, Papua Kini Punya 3 Provinsi Baru