YLBHI: Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Tidak Adil dan Menindas
Kerap dibumbui kerusakan alam dan konflik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam momen peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2023.
YLBHI melihat, PSN dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) era Presiden Joko “Jokowi” Widodo banyak dibumbui dengan kerusakan alam dan konflik yang membara. Proyek-proyek tersebut juga kerap menimbulkan ketidakadilan dan penindasan.
“YLBHI menemukan bahwa PSN dan pengelolaan SDA menghasilkan efek berlipat berupa ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat,” tulis YLBHI dalam keterangan resminya, dilansir Senin (25/9/2023).
Baca Juga: Fakta-Fakta Rempang Eco-City, PSN Jokowi yang Picu Konflik
Baca Juga: Soal Konflik Rempang, YLBHI Ingatkan Jokowi Penuhi Janji Nawacita
1. Tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebih
YLBHI menilai, dalam memenuhi ambisi proyek-proyek ini, negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada warga yang mempertahankan tanah, air, dan ruang hidupnya. Tindakan itu dilakuka melalui aparat negara, TNI dan Polri.
Korbannya adalah petani, masyarakat adat, pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup. Mereka, kata dia, mengalami kekerasan fisik dan nonfisik serta kriminalisasi.
“Pembangunan yang menghamba pada investor dan dilegitimasi oleh UU Cipta Kerja serta turunannya, UU Minerba yang dibuat secara sewenang-wenang dan melanggar konstitusi,” kata YLBHI.
Baca Juga: YLBHI Minta Negara Penuhi Keadilan Bagi Korban Penghilangan Paksa
Baca Juga: PSN Jokowi Dianggap Brutal, Ahli Sentil Proyek 65 Bendungan