Warga Tewas Usai Bentrok di Seruyan, YLBHI Minta Polisi Tanggung Jawab
Ada tiga korban tertembak dan satu meninggal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa aparat kepolisian menunjukkan pengamanan oligarki dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pembubaran aksi massa.
Hal tersebut terkait dengan meninggalnya seorang warga yang terkena tembak dalam bentrokan antarwarga dengan aparat kepolisian di Kebun Kelapa Sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Seruyan Raya, Seruyan, Kalimantan Tengah.
“Pembubaran aksi dilakukan dengan menembakkan gas air mata dan peluru tajam hingga saat ini terdapat informasi tiga orang korban tertembak peluru tajam dan satu orang korban meninggal dunia. Dari video yang kami dapatkan, instruksi untuk membidik kepala peserta aksi serta menyiapkan senjata laras panjang. Aksi massa raturan rakyat Desa Bangkal ini telah dilakukan selama 23 hari dengan tuntutan dipenuhinya janji penguasaan 20 persen kebun plasma,” tulis YLBHI dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).
YLBHI menganggap polisi enggan belajar dari kesalahan dan terus menerapkan sikap represif dalam merespons massa. Pasalnya, penggunaan kekuatan berlebih masih tetap dilakukan, apalagi penggunaan gas air mata.
Baca Juga: Timbulkan Polusi, DLH DKI Awasi Cerobong Dua Industri Kelapa Sawit
Baca Juga: Pemprov DKI Konservasi Patung Pancoran Setelah 10 Tahun
1. Aturan soal penggunaan kekuatan berlebih dan senjata
YLBHI mengatakan, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, anggota satuan pengendalian massa dalam unjuk rasa dilarang untuk membawa senjata tajam dan peluru tajam.
Selain itu, penggunaan senjata api adalah pilihan terakhir. Hal ini termaktub dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian.
Penggunaan senjata api harus dalam kondisi yang sangat darurat untuk menyelamatkan nyawa berdasarkan prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas.
“Oleh karena itu, harus ada pertanggungjawaban dari tindakan brutal penembakan warga yang menyebabkan kematian oleh kepolisian tersebut secara transparan dan akuntabel. Terlebih tindakan penembakan ini dilakukan terhadap warga yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk aksi penyampaian pendapat,” ujar YLBHI.
Baca Juga: YLBHI: Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Tidak Adil dan Menindas
Baca Juga: Marak Kasus Kekerasan Anak, Kemen PPPA: Orangtua Harus Jadi Panutan