WALHI: Pembangunan IKN Mengorbankan Lingkungan

2. IKN tak mampu mempertahankan kawasan hutan

Pembangunan IKN yang diklaim sebagai kota berkelanjutan ini dinilai WALHI ternyata tidak mampu mempertahankan kawasan hutan. Fakta yang terjadi, syndrom pembangunan IKN ini memperluas daya rusaknya di daerah lain dengan mengubah fungsi kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur penunjang IKN. 

Disiapkannya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik juga belum tentu menyerap tenaga kerja lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat marjinal. Bahkan dikhawatirkan hanya untuk kepentingan ekonomi kapital yang hanya memperkaya segelintir orang saja dan memperparah ketimpangan sosial ekonomi masyarakat lokal seperti pola perusahaan industri ekstraktif yang sudah ada.

3. Kerusakan lingkungan akibat IKN berdampak pada ekosistem lokal

WALHI Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat juga mengatakan kerusakan lingkungan akibat IKN berdampak pada ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak hanya merusak lingkungan di wilayah tersebut, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang meluas ke daerah-daerah lain, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. 

Ada tambang galian dilakukan di beberapa daerah di Sulawesi Barat mulai dari Majene hingga Pasangkayu selain itu ada dua kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah untuk food estate. Di Pasangkayu, komunitas nelayan juga mengalami dampak dari pembangunan IKN. Selain itu ekspansi tambang dan sawit juga terus meningkat. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Barat masuk dalam sesar aktif, sementara IKN dijadikan sebagai penyangga IKN.