Wacana Tarif Berbasis NIK, Pengguna KRL: Balik ke Kendaraan Pribadi
Pengguna mungkin pertimbangkan naik transportasi lain
Intinya Sih...
- Pemerintah rencanakan tarif KRL berbasis NIK pada 2025, menuai pro dan kontra dari masyarakat.
- Rini pertimbangkan alternatif transportasi lain jika tarif KRL naik, sementara Iksan menilai sistem subsidi berbasis NIK akan mempengaruhi anggaran harian pengguna.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana menerapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025. Hal itu terkait perubahan skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek, dari skema berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK.
Rencana tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya, Rini Suryati, seorang pengguna KRL aktif yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana ini. Menurutnya, sistem tarif yang ada saat ini sudah cukup efisien dan nyaman. Rini juga menggarisbawahi bahwa subsidi transportasi publik seharusnya dinikmati oleh semua kalangan, tanpa memandang status ekonomi.
"Transportasi publik harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang miskin atau kaya. Subsidi untuk transportasi publik seharusnya memang dinikmati semua kalangan yang menggunakan transportasi publik seperti KRL," kata Rini kepada IDN Times saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jumat (13/9/2024)
Baca Juga: Skema Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Turunkan Jumlah Penumpang