Soal 20 Capim dan Dewas KPK, TI: Jangan Jadi Boneka Baru Rezim Politik
Pansel dinilai tak lihat rekam jejak
Intinya Sih...
- Proses seleksi KPK periode 2024-2029 disorot oleh Transparency International Indonesia.
- Kritik terhadap Pansel yang dianggap hanya memilih berdasarkan keterwakilan kontingen dan tidak objektif dalam melihat rekam jejak setiap kandidat.
- Julius Ibrani menyoroti transparansi Pansel dalam meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 disorot. Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Danang Widoyoko menyebut, proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas ini hanya bentuk kompromi politik, bukan profesionalitas.
“Jangan sampai panitia pelaksana (pansel) membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan," kata dia dalam keterangannya Jumat (13/9/2024).
Danang menilai, 20 kandidat capim dan dewas KPK yang lolos seleksi hanya menunjukkan keterwakilan. Menurutnya, puluhan nama yang lolos itu tak memperlihatkan integritas, kemampuan, dan keberpihakan pada agenda pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Calon Pimpinan KPK Era Prabowo-Gibran Didominasi Penegak Hukum