Skema Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Turunkan Jumlah Penumpang
Bisa hambat kemandirian finansial dan beban anggaran
Intinya Sih...
- Tiket KRL berbasis NIK dapat mengurangi akses masyarakat dan ketergantungan pada subsidi PSO.
- Penurunan jumlah penumpang akan memperburuk kinerja keuangan KAI Commuter dan meningkatkan ketergantungan pada subsidi pemerintah.
- Pengembangan TOD dan penerapan skema LVC di sekitar stasiun kereta api menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi PSO.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) memberikan pandangannya mengenai wacana kebijakan pemerintah yang akan menerapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di 2025.
Dilansir dari laporannya, Andhika P Pratama, Firli W. Wahyuputri dan Yusuf Reza Kurniawan menjelaskan, tiket berbasis NIK meski bertujuan menargetkan subsidi agar lebih tepat sasaran, malah bisa membuat efek ketergantungan jangka panjang layanan KRL terhadap PSO.
“Skema ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penumpang karena proses seleksi yang lebih ketat, dan berpotensi membatasi akses masyarakat luas terhadap layanan KRL,” tulis mereka dalam laporan itu, dikutip Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Tips Aman Naik KRL buat Ibu Hamil, Bisa Pakai Pin Khusus