Seleksi Pimpinan-Dewas KPK Dikritik Koalisi Masyarakat Sipil

1. Kandidat yang lolos hanya menunjukkan keterwakilan

Dia menilai, 20 kandidat capim dan dewas KPK yang lolos seleksi hanya menunjukkan keterwakilan.

Menurutnya, puluhan nama yang lolos itu tak memperlihatkan integritas, kemampuan, dan keberpihakan pada agenda pemberantasan korupsi.

Pansel juga dianggap hanya memilih berdasar pada keterwakilan kontinen yakni aparat penegak hukum, internal KPK, dan pegawai negeri sipil.

“Jangan sampai panitia pelaksana (pansel) membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan," kata dia dalam keterangannya Jumat (13/9/2024).

Baca Juga: Jarak Lokasi Mobil Harun Masiku Terparkir dan Gedung KPK Hanya 4,5 Km

2. Dua nama yang jadi sorotan

Ada dua nama yang Danang soroti, yakni Ibnu Basuki Widodo dan Sang Made Mahendra Jaya.

Diketahui, Ibnu Basuki merupakan hakim yang pernah melarang jurnalis meliput kasus megakorupsi E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Sementara Sang Made Mahendra Jaya merupakan Pj Gubernur Bali yang diduga memerintahkan pembubaran dan intimidasi terhadap panitia People’s Water Forum 2024 dengan melibatkan ormas.

Dia menilai, pansel dianggap meloloskan nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi. Danang meminta pansel tegas memangkas nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk, seperti tak mematuhi hukum hingga penyelenggara negara yang tak pernah melaporkan LHKPN.

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi CSR dari BI dan OJK

3. Catatan dari koalisi pansel perlu transparan

Sementara, Ketua Pemberi Bantuan Hukum & Pembela HAM Indonesia (PBHI) sekaligus mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Julius Ibrani, mengatakan, meski pansel tak meloloskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tetapi mereka harus ransparan dalam berbagai hal,

Antara lain dari segi keterbukaan timeline dan alasan mengapa meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah dan bukan titipan elite.

"Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses,” kata dia.

4. KPK dianggap alami pelemahan dan kehilangan independensi

Sementara itu, Pegiat Antikorupsi, Wanda Hamidah mengaku kecewa dengan kondisi KPK saat ini. Menurutnya, KPK sudah mengalami pelemahan serius di bawah pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dia mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengembalikan KPK ke jalur yang benar dan membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan hanya perpanjangan tangan dari Jokowi.

“Jangan sampai kita de javu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk,” kata dia.

Kemudian, sebagai mantan anggota Pansel Capim-Dewas KPK periode 2015-2019, Natalia Soebagjo menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi ini. 

“Pengalaman saya waktu menjadi pansel saat itu tentunya tidak bisa jadi patokan pansel sekarang, tapi ada poin yang penting yang harus dinilai pansel, yaitu integritas,” katanya.

Dia menyampaikan, KPK telah kehilangan independensi dan integritasnya. Masyarakat dinilai harus mengawasi proses seleksi ini.