Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman Harus Jadi Oksigen bagi Jurnalis

2. Jurnalis kurang verifikasi informasi dengan ketat dan berlapis

Sementara, Shinta Maharani, jurnalis TEMPO yang sekaligus membidangi Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mengaku aturan baru Dewan Pers ini penting bagi kerja-kerja jurnalistik.

Shinta berpendapat banyak pemberitaan media belum taat pada penerapan Kode Etik jurnalistik. Hal ini nampak dari praktik peliputan isu kelompok rentan, termasuk minoritas agama atau kepercayaan dan keyakinan.

Banyak jurnalis, kata dia, belum tahu cara verifikasi informasi dengan ketat dan berlapis. Ini terjadi saat meliput kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi.

“Jurnalis kurang gigih dalam memverifikasi informasi. Belum semua media massa taat pada pemenuhan jurnalisme berperspektif hak asasi manusia, membela korban, dan kritis pada kekuasaan sebagaimana menjadi semangat dari PPIK,” kata Shinta

3. PPIK harus diawasi implementasinya

Manajer Program SEJUK Yuni Pulungan mengungkapkan, implementasi PPIK harus dikawal secara bersama. Dia berpendapat, tren diskriminasi, intoleransi, dan persekusi terhadap kelompok minoritas terus terjadi dan media tidak banyak memberi ruang pemberitaan pada isu ini.

“Media massa tidak mengangap penting isu keberagaman. Kalaupun memberitakan, jurnalis dan medianya lebih menyampaikan peristiwanya lewat narasumber-narasumber resmi tanpa mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap korban. Karena itu, SEJUK mengajak 12 media di berbagai wilayah membuat kolaborasi liputan bertema #SemuaBisaBeribadah sebagai salah satu cara untuk menerapkan PPIK di media,” kata Yuni