PBHI Kritik Pansel KPK: Rekam Jejak Kandidat Harus Diperiksa Ketat
KPK dinilai alami pelemahan serius
Intinya Sih...
- Ketua PBHI kritik pansel seleksi capim dan dewas KPK karena dianggap kurang ketat dalam meneliti rekam jejak para kandidat.
- Pegiat antikorupsi kecewa dengan pelemahan KPK di bawah pemerintahan Jokowi, mendesak Prabowo mengembalikan KPK ke jalur yang benar.
- Mantan anggota Pansel Capim-Dewas KPK periode 2015-2019 menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi ini dan menilai pansel hanya memilih berdasarkan keterwakilan kontingen.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Pemberi Bantuan Hukum & Pembela HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengkritik panitia seleksi calon pemimpin (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Julius yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi itu menilai, pansel harus lebih ketat meneliti rekam jejak para kandidat.
Salah satunya memeriksa secara menyeluruh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 20 kandidat yang telah diloloskan.
"Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Kritik Seleksi Capim KPK: Dirusak Kebijakan Presiden