Menteri PPPA: TPPO Langgar HAM, Butuh Komitmen ASEAN Memeranginya
Dorong komitmen dan kerja sama bilateral maupun regional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan praktik TPPO adalah persoalan serius yang mengancam masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
TPPO juga sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM dasar dan martabat individu yang tak terhingga jumlahnya. TPPO merupakan kejahatan yang bersifat melampaui lintas batas negara, terorganisasi melalui sindikat. Maka dari itu butuh penanganan secara bersama-sama di antara lingkup internasional, khususnya di kawasan ASEAN.
“TPPO memberikan konsekuensi mendalam yang tidak hanya berdampak pada individu korban semata, tetapi juga mengganggu inti dari komunitas regional bersama di ASEAN. Dampak dari TPPO tak hanya memberikan penderitaan fisik dan psikologis korban semata, tertapi juga mengancam kestabilan sosial, mendorong ketidaksetaraan, dan ancaman terhadap nilai-nilai bersama HAM dan keadilan,” kata Bintang dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga: Jelang Tahun Politik, KemenPPPA Berpesan Agar Caleg Bahas Isu TPPO
1. Dorong komitmen dan kerja sama bilateral maupun regional antar negara-negara ASEAN
Bintang mendorong komitmen dan kerjasama bilateral maupun regional antar negara-negara ASEAN dalam melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan ASEAN.
Menurutnya, penanganan kasus TPPO dan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN perlu dilakukan lewat pendekatan kesetaraan gender dan penghargaan mendasar terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Pemerintah Indonesia berkomitmen tidak hanya untuk merespon dan menghapus kejahatan TPPO, tetapi juga terus menekankan pencegahan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang komprehensif, sesuai dengan pendekatan holistik sebagaimana direkomendasikan dan dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN lalu. Selain itu, penting juga untuk terus mendorong komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam rangka mengimplementasikan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang,” ujarnya.
Baca Juga: Korban TPPO Tergiur Gaji dari Medsos, Risma: Guru Honorer Jadi Korban