Menkumham Yasonna: Kasus Korupsi Kian Kompleks, Butuh Pembaruan Aturan

2. Modus memperkaya diri secara tidak sah belum ada di peraturan nasional

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun selama 22 tahun aturan ini berlaku, telah terjadi perubahan signifikan dalam arsitektur hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional di Tanah Air.

Salah satunya adalah Konvensi PBB menentang korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

Dalam UNCAC, kata dia, ada empat jenis tindak kejahatan yang belum ada dalam peraturan nasional, yaitu penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, dan penyuapan di sektor swasta.

“Meski belum diatur di Indonesia, sesungguhnya tindak kejahatan yang dimuat dalam UNCAC telah terjadi. Peraturan yang belum memadai akan membuat penegakan hukum terhadap korupsi menjadi sulit dilaksanakan,” kata dia.