Menkumham Yasonna: Kasus Korupsi Kian Kompleks, Butuh Pembaruan Aturan
Petakan mana yang butuh diperbarui dan diperbaiki
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengatakan, pada 2022 tercatat 597 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun.
Tingginya kasus korupsi disebabkan oleh perkembangan tindakan korupsi yang semakin kompleks, modus operandi yang beragam, serta lingkup kejahatan yang semakin luas.
Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.
“Kita perlu mengidentifikasi serta memetakan hal-hal yang memerlukan pembaharuan dan perbaikan, baik pada aspek substansi pengaturan maupun kelembagaan,” kata dia dalam agenda Konferensi Hukum Nasional, dilansir Kamis (26/10/2023).
Baca Juga: Anies Sebut Perlu Reformasi Pembiayaan Parpol untuk Cegah Korupsi
Baca Juga: Dugaan Korupsi LNG, Eks Dirut Pertamina Dwi Soetjipto Dipanggil KPK
1. Aturan soal pemberantasan tindak pidana korupsi butuh pembaruan jitu
Maka dari itu, kata Yasonna, perlu ada pembaruan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pembaruan aturan dibutuhkan untuk merespons banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi.
“Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu. Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini, tentunya juga harus didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga negara dan pemerintah," kata dia.
Baca Juga: Respons Jokowi Usai Dilaporkan ke KPK soal Putusan MK
Baca Juga: IPW Meminta Polri Segera Tetapkan Tersangka pada Ketua KPK