LBH Ungkap Kejanggalan Sidang Kanjuruhan, Akses Publik Dibatasi
LBH Pos Malang sebut sidang harus bisa diakses publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sidang tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya turut diawasi oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pos Malang yang meminta agar pesidangan ini bisa diakses seluas-luasnya oleh publik. Hal ini ditekankan karena adanya sejumlah kejanggalan yang dilihat oleh LBH Pos Malang.
"Mulai dari terbatasnya akses terhadap pengunjung, terdakwa dihadirkan secara daring dan diterimanya anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan pidana oleh Majelis Hakim," tulis LBH Pos Malang dalam siaran pers, dilansir Jumat (20/1/2023).
Mengingat hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang (LBH Malang), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru Foundation, dan IM57+ Institute mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan mendorong proses sidang Tragedi Kanjuruhan agar dapat diakses seluas-luasnya oleh publik.
Baca Juga: 5 Fakta Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan yang Digelar di Surabaya
1. Pembatasan akses diduga jadi indikasi menutupi proses hukum
Dorongan kepada Komisi Yudisial (KY) yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil disebut sebagai tindak lanjut dari keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membatasi akses persidangan terhadap pengunjung.
"Kami menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh PN Surabaya untuk membatasi akses persidangan tragedi Kanjuruhan merupakan langkah yang tidak tepat. Sebab, menurut Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, mewajibkan bagi Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum," ujar LBH.
Karena, masyarakat khususnya keluarga korban tragedi Kanjuruhan serta media seharusnya diberi akses seluas-luasnya. Jika pembatasan tersebut tetap dilaksanakan, LBH mengindikasikan adanya upaya menutupi proses hukum tragedi Kanjuruhan. Untuk unsur keamanan, mereka menilai seharusnya PN Surabaya dapat memberikan pilihan lain agar jurnalis dan masyarakat tetap dapat melihat dan memantau jalannya persidangan.
Baca Juga: Survei: Polisi Bertanggung Jawab Terhadap Tragedi Kanjuruhan