Laporan Pelanggaran Prokes Masih Tinggi, PPKM Dinilai Tidak Efektif
Ada 70 laporan selama dua pekan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian daerah di Jawa-Bali sudah berlangsung selama dua pekan dan kini kembali diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Namun, menurut LaporCovid-19, kebijakan ini masih tidak efektif karena banyaknya laporan yang masuk terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokses).
Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy menjelaskan, ada 70 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran prokes selama dua pekan ini. Pelanggaran di tempat publik 37 persen, perkantoran 33 persen, selanjutnya di lembaga pendidikan 17 persen, restoran 7 persen, dan di tempat ibadah 6 persen.
"Itu banyaknya pelanggaran protokol kesehatan selama PPKM,” kata Yemiko dalam diskusi "Pelanggaran Masih Banyak Apakah PPKM Efektif", Senin (25/1/2021).
Baca Juga: Wagub DKI Dukung Penuh Keputusan Pemerintah Pusat Perpanjang PPKM
1. Jenis laporan yang masuk ke LaporCovid-19
Dalam kesempatan ini, Yemiko memberikan sejumlah contoh laporan yang disampaikan masyarakat, mulai dari pelanggaran work from office yang seharusnya hanya 25 persen dan kantor yang tidak transparan saat ada karyawan yang positif COVID-19.
Selain itu, ada juga laporan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan perkuliahan tatap muka, hingga TK yang mengadakan pembelajaran tatap muka.
Sedangkan terkait layanan kesehatan, ada pula laporan terkait minimnya penanganan pasien COVID-19 dan biaya perawatan yang mencapai puluhan juta rupiah. Bukan hanya itu, banyak aduan lainnya yang berkaitan dengan bantuan sosial hingga stigma buruk pada pasien COVID-19 di lingkungan tempat tinggalnya.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Satgas: Sampai Waktu yang Tidak Bisa Diprediksi