Kemenkumham Bahas Pelaksanaan Pemilu hingga Isu Papua di Jenewa
Jadi delegasi bersama komite hak sipil dan politik di Jenewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi dalam dialog konstruktif dengan komite hak-hak sipil dan politik di Jenewa 11 - 12 Maret 2024.
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir berpartisipasi dalam dialog yang dihelat dua hari di Palais Wilson. Menurutnya, pertemuan dengan komite hak sipil dan politik mencerminkan komitmen pemerintah dalam berbagi pandangan guna memajukan dan melindungi HAM di tanah air.
Sejumlah isu juga turut mengemuka di antaranya perkembangan di Papua dan Aceh, pelaksanaan pemilu, KUHP, aborsi, hukuman mati, kerangka regulasi yang diduga diskriminatif, kebebasan beragama, kelompok rentan dan minoritas, anti-penyiksaaan, penanganan serta penanganan pelanggaran HAM berat.
”Kami memandang partisipasi dalam dialog ini sebagai upaya penting untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan dan rekomendasi konkret untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada,” kata Dhahana dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/3/2024).
1. Rekomendasi komite jadi pertimbangan
Dalam dialog ini pemerintah Indonesia menyampaikan berbagai capaian dan tantangan implementasi hak-hak sipil dan politik di tanah air.
”Rekomendasi dari Komite tentu akan dipertimbangkan, bersama dengan berbagai rekomendasi dari Mekanisme HAM PBB lainnya, seperti UPR, untuk perumusan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi mendatang,” kata Dhahana.
Baca Juga: Pangdam Cenderawasih Ungkap Wacana Penambahan Kodam di Papua