Kasus Kekerasan Meningkat, Dirjen HAM Usul Revisi UU Pidana Anak
Agar pendekatan restorative justice lebih efektif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra, mengungkapkan perlu adanya penyesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun.
Di dalam UU SPPA, saat ini tidak berlaku kasus dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. Dengan begitu, revisi UU SPPA diharapkan dapat membuat proses hukum lebih adil dan sesuai dinamika tindak kriminal yang berkembang.
“Harus diakui, meningkatnya kasus kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan seksual yang melibatkan anak belakangan menimbulkan pertanyaan bagaimana agar pendekatan restorative justice kepada anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat berjalan efektif,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/9/2024).
Baca Juga: Fakta-fakta Perusahaan Animasi di Menteng Diduga Lakukan Kekerasan
1. Harus diperjelas kapan rehabilitasi dan hukuman diberikan
Dhahana menjelaskan, penyesuaian UU SPPA di tengah kondisi anak berhadapan hukum yang semakin berat juga harus memperjelas kapan rehabilitasi dapat diberikan dan kapan proses hukum formal lebih sesuai bisa dijalankan.
Selain itu, perlu adanya pengaturan restorative justice dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Diketahui, penerapan restorative justice di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, yaitu Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung.
“Dengan penyesuaian ini, diharapkan anak yang terlibat dalam kejahatan dapat mendapatkan kesempatan rehabilitasi yang efektif, sementara hak-hak korban juga tetap terjaga,” ujarnya.
Baca Juga: Ayah di Lubuk Linggau Perkosa Anak Tiri Pelaku Ancam dengan Kekerasan