Kadishub DKI Pastikan Ojol Tak Kena Aturan ERP!
Sebut ERP hanyalah alat untuk kendalikan macet
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) tidak berlaku bagi ojek online atau ojol.
Argumen hukumnya yang digunakan Syarfin adalah Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
"Sesuai Permenhub No. 12 Tahun 2019, ojol oleh menjadi angkutan umum. Angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum. Oleh sebab itu, maka rencana ERP (untuk ojol) dikecualikan" kata dia kepada awak media, Kamis (9/2/2023).
Pernyataan ini berbeda dengan sebelumnya, di mana dia sempat menyebut ojol akan dikenakan ERP berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena ojol masih tergolong kendaraan pribadi.
Baca Juga: Dishub Pastikan Ojol Bayar Jika Lewat 25 Ruas Jalan di Jakarta
1. ERP hanya alat untuk kendalikan macet
Meski tidak berpelat kuning, ojek online disebut Syafrin bisa dikategorikan sebagai kendaraan umum. Dia juga mengatakan bahwa ERP hanyalah alat yang punya tujuan mengendalikan kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
"Saya ingin sampaikan bahwa ERP itu hanyalah alat, tujuannya adalah pengendalian lalu lintas di Jakarta yang saat ini sudah dangat macet," katanya.
Baca Juga: Ojol Demo Tolak Jalan Berbayar, Begini Respons PJ Gubernur Heru Budi