TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Istana Bantah Hasto soal Suara Jokowi Diduga Intimidasi Penegak Hukum

Rekaman yang dimaksud saat Forkopimda 2019

Momen Presiden RI, Jokowi meminta maaf saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2024, pada Jumat (16/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih...

  • Ari Dwipayana membantah tuduhan Hasto Kristiyanto terhadap Presiden Jokowi menggunakan hukum untuk intimidasi.
  • Rekaman suara yang diputar Hasto adalah potongan pidato Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019.
  • Pernyataan Jokowi dalam rekaman itu sebenarnya untuk memastikan tidak ada yang menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan.

Jakarta, IDN Times - Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana buka suara soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Presiden Joko "Jokowi" Widodo hendak menggunakan hukum dan membisikkan sejumlah lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. Ari Dwipayana menjelaskan apa yang dituduhkan Hasto itu tidaklah benar.

"Tidak benar tuduhan yg disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (17/8/2024).

1. Rekaman video itu disebut dipotong

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana (IDN Times/Istimewa)

Rekaman suara yang diputarkan Hasto, kata dia, adalah potongan pidato atau sambutan Bapak Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019.

"Sambutan Presiden pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi & persepsi yang tidak tepat," kata dia.

Baca Juga: Hasto PDIP Buka Rekaman Diduga Bisikan Jokowi ke Lembaga Penegak Hukum

2. Kala itu Jokowi bahas agar tak ada pihak yang main-main soal agenda pemerintah

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto saat ditemui usai upacara penurunan bendera di Istana Garuda IKN pada Sabtu (17/8/2024). (IDN Times/Ilman Nafi’an)

Dia menjelaskan, konteks pernyataan Jokowi dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan saat 2019. Agenda yang dimaksud adalah penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yg semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," kata Ari Dwipayana.

Baca Juga: Hasto Ungkap Pihak yang Berupaya Ambil Alih PDIP dari Megawati

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya