Dirjen HAM: Perusahaan Jangan Orientasi Profit Saja Tapi Juga Isu HAM
Bisa berdampak mereduksi penyimpangan di perusahaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra mengatakan, pelaku usaha seharusnya tidak hanya berorientasi kepada profit, namun juga turut memikirkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Dhahana dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”. Tujuannya adalah menjelaskan jika HAM punya pengaruh besar pada keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global.
"Hal ini juga dikatikan dengan bisnis dan HAM, bagaimana pelaku usaha tidak hanya berorientasi kepada profit tetapi juga memikirkan berbagai pertimbangan, baik lingkungan, tenaga kerja dan lainnya," kata dia di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Jakarta Jumat (28/7/2023).
Negara, kata dia, juga perlu hadir dalam isu bisnis dan HAM. Termasuk di antaranya adalah memberi proteksi bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Apalagi saat ada komplain dari masyarakat.
"Jadi tiga pilar ini sangat penting, negara, pelaku usaha dan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Dirjen HAM Targetkan Perpres Stranas Bisnis dan HAM Rampung 2023
1. Perpres Stranas Bisnis dan HAM Rampung tengah disusun
Saat ini pemerintah, kata dia sedang siapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM. Dia mengatakan rencanaya Perpres ini ditargetkan selesai pada 2023.
"Mohon doanya, jadi sudah selesai prosesnya, sudah rapat antar Kementerian, dan bapak Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan ke bapak Presiden. Ini akan menjadi suatu legacy bangsa Indonesia pada saat memiliki suatu peraturan presiden tentang bisnis dan HAM," kata Dhahana.
Baca Juga: Ketimbang Ditutup, Kemenkumham Setuju Ponpes Al-Zaytun Dibina