Debat Cawapres Dihapus, Pakar: Itu Melanggar Undang-Undang
Namun kini diputuskan debat akan saling mendampingi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Bivitri Susanti, menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan agar debat cawapres ditiadakan.
Bivitri mengatakan, jika itu terjadi dan disepakati, maka sudah ada pelanggaran hukum di dalamnya, yakni pelanggaran bagian penjelasan pasal 277 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Kalau itu sudah jadi kesepakatan sebenarnya itu melanggar undang-undang, gak boleh. Karena ada bagian penjelasan pasal 277 undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa debat itu terdiri dari lima kali, nah duanya itu harus untuk cawapres," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023)
1. Bagian penjelasan undang-undang tak bisa dipisahkan
Bivitri mengatakan bahwa bagian penjelasan dalam undang-undang adalah satu bagian yang tidak bisa diabaikan dan harus tetap dijalankan.
"Kalau dibilang, ah itu kan cuma di penjelasan, menurut undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang," ujar dia.
Baca Juga: Format Debat Pilpres Berubah, Saat Debat Cawapres Didampingi Capres