All About Respect: Lingkungan Pendidikan-Kreatif Harus Bebas Kekerasan
UU TPKS pertegas perlindungan korban kekerasan seksual
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama IDN Times dan Yayasan Kalyana Shira menggelar acara bertajuk ALL ABOUT RESPECT. Acara ini berlangsung di kantor IDN Media HQ, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Acara ini digelar untuk menyuarakan soal pentingnya perhatian terhadap kesetaraan dan pendidikan seksual. Hal ini penting, karena kurangnya pengetahuan dan tak adanya pedoman sejak dini soal kesetaraan gender.
“Terobosan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dari aspek hukum, seperti pengaturan hukum acara yang komprehensif, restitusi dan dana bantuan bagi korban, legal standing aparat penegak hukum dalam menindak TPKS, serta tidak adanya restorative justice dalam kasus TPKS kecuali bagi pelaku anak. Signifikansi muatan UU TPKS untuk meyakinkan masyarakat bahwa regulasi ini menjamin keadilan bagi korban sehingga korban tidak perlu takut untuk melapor,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka di The Plaza, IDN Media HQ.
Baca Juga: KemenPPPA Targetkan Peraturan Pelaksana UU TPKS Rampung September
1. UU TPKS pertegas perlindungan korban kekerasan seksual
Implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan, disokong dengan pedoman dan Bimtek (Bimbingan Teknis) untuk SATGAS PPKS Perguruan Tinggi, menjadi tonggak penting dalam memastikan upaya perlindungan. Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja juga memperkuat eksekusi penanganan kasus di tempat kerja.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati mengatakan, UU TPKS mempertegas perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk di industri kreatif dengan korporasi juga tunduk pada hukum.
“Terbitnya UU TPKS menjadi titik terang penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk di industri kreatif. Korporasi merupakan subjek hukum di dalam UU TPKS, sehingga dapat dijatuhkan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan. Hal ini tentu menjadi payung hukum yang menjamin perlindungan dan keberpihakan kepada para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di ranah industri, tak terkecuali industri kreatif,” kata dia.