Survei: Ketidakpuasan Publik dalam Penegakan Hukum 64 Persen
Kinerja Menko Polhukam Mahfud MD jadi sorotan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia meningkat hingga 64 persen. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Angka tersebut berpengaruh pada tingkat kepuasan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan persentase 34 persen, atau berada di urutan ke-7 tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam lainnya, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 49 persen atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57 persen.
"Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih, kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dikutip dari ANTARA, Kamis (29/10/2020).
Lalu faktor apa saja yang membuat ketidakpuasan publik dalam penegakan hukum meningkat?
Baca Juga: Survei Y-Publica: Elektabilitas PDIP dan PSI Naik, Gerindra Merosot
1. Faktor utama adalah buruknya pemberantasan korupsi
Beberapa faktor yang memengaruhi penilaian publik, kata Dedi, adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).
“Masih dalam klaster Menko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga mendapat respons kepuasan lebih rendah daripada ketidakpuasan, sebab hanya 49 persen menyatakan puas,” ujar dia.
Editor’s picks
Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi publik terkait dengan kondisi politik dan keamanan adalah kebebasan berbeda pendapat (49 persen), kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan pengaruh lainnya (31 persen).
Baca Juga: Survei: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat, Ridwan Kamil Ungguli Anies