Respons Arahan Presiden, Kabareskrim Bakal Miskinkan Bandar Narkoba
Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aset
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri menyebut seluruh bandar dan pengedar barang narkoba bakal dimiskinkan dengan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu merespons arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang meminta agar ada gebrakan dalam penanganan kasus narkotika.
Wahyu menjelaskan, penerapan pasal TPPU kepada para pengedar dan bandar itu diharapkan dapat memutus siklus rantai peredaran narkoba di Indonesia.
"Pengungkapan tindak pidana narkotika dilanjutkan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak kejahatan lanjutannya adalah komitmen Polri untuk memastikan kartel narkotika tidak beroperasi lagi," ujar Wahyu di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Polisi Terlibat Kasus Narkoba Ditindak Tegas
Baca Juga: Jokowi Terima Usulan Rindam Jadi Tempat Rehabilitasi Pengguna Narkoba
1. Penangkapan dan pemusnahan barang bukti tak menyelesaikan masalah
Wahyu menjelaskan, langkah tersebut juga menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara komprehensif.
Oleh karena itu, ia berharap penerapan pasal TPPU itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan penerapan pasal itu, para pelaku dapat dimiskinkan.
"Kalau orangnya ditangkap, disita barangnya, sabunya, kemudian dimusnahkan, dia masih punya uang. Makanya kita habiskan uangnya, kemudian kita simpan uangnya," jelasnya.
"Kita sita seluruh aset-asetnya, kita miskinkan, supaya nanti dia tidak punya modal lagi untuk jualan narkoba," imbuhnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Sebut 3,6 Juta Warga Indonesia Terjerat Penyalahgunaan Narkoba