Amnesty Nilai Pengamanan Aksi Tolak RUU Pilkada Represif, Brutal!

1. Tindakan polisi dinilai untuk meredam suara mahasiswa dan masyarakat

Usman menilai tindakan polisi selama pengamanan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbahaya bagi keselamatan warga, terutama anak-anak yang terkena dampaknya.

“Keseluruhan peristiwa dan tindak kekerasan aparat keamanan yang terjadi sejak Kamis 22 Agustus hingga Senin 26 Agustus kemarin mengarah pada pilihan kebijakan yang sistematis untuk meredam suara mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.

2. Polisi terkesan memaklumi tindakan represifitas

Usman mengatakan, sepanjang pemerintahan Jokowi, pengerahan kekuatan yang berlebihan kerap menjadi jawaban bagi berbagai protes warga, mulai dari aksi Reformasi Dikorupsi, protes UU Cipta Kerja, protes warga Air Bangis di Sumatera Barat dan Rempang-Galang di Batam, hingga protes warga Dago Elos di Bandung.

“Saat akuntabilitas atas penyimpangan aparat tidak kunjung dipenuhi, muncul kesan bahwa aparat memaklumi atau bahkan mengizinkan dan membenarkan penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan yang tidak perlu serta tindakan represif lainnya,” ujar dia.

Menurutnya, pilihan kebijakan itu juga terlihat di berbagai wilayah di mana aparat keamanan tampak melakukan serangan terhadap warga sipil yang sedang melakukan aksi protes damai.

"Bentuk serangan tersebut mulai dari praktik intimidasi, serangan fisik, penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia,” imbuhnya.

Baca Juga: PDIP Sebut Pramono-Rano Daftar Pilkada DKI Jakarta Besok