Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, berharap panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) mendengarkan masukan dari internal pegawai. Menurutnya, hal itu dapat membuat KPK lebih baik ke depan.
“Kayaknya yang tahu kebutuhan KPK antara lain, ya, pegawai KPK. Karena kita tahu pasti kira-kira pimpinan kita kayak apa yang ideal,” kata Pahala, dikutip Selasa (11/6/2024).
1. KPK harus dipimpin sosok yang tak sekadar jujur
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar) Menurut Pahala, KPK perlu dipimpin sosok yang tak hanya sekadar jujur. Namun, juga punya jiwa kepemimpinan.
“Orang jujur banyak, pegawai jujur banyak banget. Modal pegawai KPK tuh. Itu buat pansel, titip pesan kebetulan ketunya pansel juga teman saya,” ujar dia.
Baca Juga: Serap Aspirasi, Pansel Capim-Dewas KPK akan Temui Pegiat Antikorupsi
2. Pansel dipimpin Kepala BPKP
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh ketika berada di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan pansel capim KPK. Pansel dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Sedangkan, wakilnya adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Satria.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan Keppres sudah diteken Jokowi, maka anggota pansel capim KPK itu langsung bekerja mulai Juni 2024
Berikut daftar lengkap pansel capim KPK yang akan memilih pimpinan periode 2024 hingga 2029:
- Ketua Pansel dan anggota: Muhammad Yusuf Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
- Wakil Ketua dan anggota: Arief Satria (Rektor IPB dan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia).
Anggota:
• Ivan Yustiavandana (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)
• Nawal Nely (Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian BUMN)
• Ahmad Erani Yustika (Kepala Sekretariat Wapres)
• Ambeg Paramarta (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM)
• Elwi Danil (Ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Padang)
• Rezki Sri Wibowo (mantan Deputi Director Transparency International Indonesia)
• Taufik Rachman (akademisi di Universitas Airlangga).