KPK Soroti Tumpang Tindih Perizinan 16 Pelabuhan dalam Negeri

1. Kondisi pelabuhan tanah air beda dengan luar negeri

Kondisi tersebut berbeda dengan pelabuhan di luar negeri. Menurut Pahala, pelabuhan di luar negeri punya otoritasnya.

“Dia (port authority) menentukan standar, segala macam dia yang menentukan, yang lainnya ada di belakang. Indonesia tidak ada port authority,” ujarnya.

Baca Juga: Bea Cukai Temukan 143 Pelabuhan Tikus di Batam, Hanya 12 yang Resmi

2. Perlu ada otoritas khusus yang mengomandoi pelabuhan

Pahala menilai perlu dilakukan koordinasi untuk mengatasi tumpang tindih itu.  Kondisi ini membuat komisi antirasuah bergerak karena koordinasi menjadi hal penting.

“Problem pertama yang kita temui bahwa pembenahan pelabuhan ini melibatkan 16 termasuk swasta di dalamnya termasuk pemerintah dan tidak ada komandannya,” ujar Pahala.