TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Calon Pimpinan KPK Era Prabowo-Gibran Didominasi Penegak Hukum

Dominasi penegak hukum jadi preseden buruk

(Instagram/Prabowo Subianto)

Intinya Sih...

  • 20 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah diumumkan
  • 45% calon komisioner KPK berlatar belakang penegak hukum

Jakarta, IDN Times - Panitia Seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 20 nama calon pimpinan yang lolos seleksi asesmen untuk menjadi komisioner KPK pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029. Nama-nama tersebut didominasi sosok berlatar belakang penegak hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti banyaknya capim KPK berlatar belakang penegak hukum. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut ada 45 persen capim KPK berlatar belakang penegak hukum.

“Dari total 20 orang kandidat calon komisioner KPK, 45 persen atau sekitar sembilan orang di antaranya berasal dari klaster penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas,” ujar Kurnia, dikutip Kamis (12/9/2024).

Baca Juga: Dapat Sanksi Etik, Nurul Ghufron Pasrah soal Seleksi Capim KPK

1. Dominasi penegak hukum jadi preseden buruk

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (IDNTime/Aryodamar)

ICW menilai, dominasi penegak hukum akan menjadi preseden buruk di kalangan masyarakat. Sebab, proses seleksi akan dinilai diintervensi pihak lain.

“Adapun intervensi yang dimaksud dapat berasal dari pihak mana pun. Misalnya, kalangan eksekutif atau mungkin pimpinan aparat penegak hukum,” ujar Kurnia.

Baca Juga: Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Johan Budi Mundur dari DPR dan PDIP

2. ICW khawatirkan dominasi penegak hukum

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (IDN Times/Aryodamar)

ICW khawatir dominasi penegak hukum lain akan membuat loyalitas ganda terjadi di KPK sehingga hal ini perlu menjadi sorotan

“Cara pandang tersebut justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda. Sederhananya, bagaimana memastikan independensi komisioner yang berasal dari penegak hukum jika kemudian hari KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi di instansi asalnya?” ujar Kurnia.

Baca Juga: Ketua KPK Jamin Kaesang dan Bobby akan Diklarifikasi soal Jet Pribadi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya