TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

BRIN: Jokowi Salah Gunakan Kekuasaan

Jokowi dinilai seharusnya tahu batas

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi mudik Lebaran 2022 (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengakui memegang data partai politik dari intelijen. Pengakuan Jokowi dinilai menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaaannya.

"Jadi menurut pandangan kami dari klaster hankam, bahwa apa yang diungkapkan oleh presiden itu bahwa dia mengetahui atau dia menerima informasi dari intelijen tentang partai politik, itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan," ujar Peneliti dan Koordinator Klaster Pertahanan, Keamanan, dan Konflik pada Pusat Riset Politik BRIN, Muhamad Haripin, Kamis (21/9/2023).

"Atau setidaknya kita bilang ada indikasi penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Pantau Parpol Lewat Intelijen, Demokrasi dalam Masalah Serius

1. Hak masyarakat bisa terancam

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Haripin menilai tindakan Jokowi punya sejumlah dampak. Salah satunya adalah pelanggaran hak kebebasan warga.

"Dan tidak kalah serius, menurut kami, bahwa pernyataan Presiden itu juga bisa menjadi ancaman sebetulnya bagi proses menjelang pemilu tahun depan. Juga, mengancam nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila," ujarnya.

2. Jokowi seharusnya tahu batas

Presiden Jokowi resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Lido (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Haripin menyebut memobilisasi intelijen untuk memata-matai partai politik adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, tugas intelijen adalah mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional.

"Bukan bahan keterangan atau baket istilah dalam komunitas intelijen tentang koalisi, konco, oposisi dan lawan politiknya. Ini sudah ranah yang berbeda. Semestinya tahu batas-batas itu," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras di Berbagai Daerah

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya