Jakarta, IDN Times - September 2019 atau lima tahun lalu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan. KPK bukan lagi lembaga independen karena pegawainya sudah berstatus ASN.
Dua tahun kemudian, 57 pegawai dicopot dari KPK dengan alasan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan kemudian membentuk IM57+ intitute. Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha saat ditemui IDN Times di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (30/9/2024) mengatakan, mereka kini sudah tidak meratapi nasib tersingkir dari KPK.
Bagaimana kondisi KPK menurut IM57+ Institute lima tahun RUU KPK disahkan? Bagaimana kondisi pegawai yang dicopot saat ini?
Berikut wawancara khusus IDN Times bersama Praswad Nugraha.
Bagaimana kondisi saat ini teman-teman mantan pegawai KPK yang tersingkir karena TWK?
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha (IDN Times/Aryodamar) Kami sekarang sudah memiliki karier masing-masing, sudah melanjutkan hidup, sudah move on ya pastinya ya, sudah tidak lagi meratapi kenapa kami dipecat, tapi kemudian justru malah IM57+ Institute menjadi satu gerakan civil society yang Alhamdulillah hari ini menjadi salah satu organisasi yang menjadi gerakan kunci dari perlawanan antikorupsi di Indonesia.
Bahkan kita juga sudah diakui oleh PBB untuk melakukan review terhadap UNCC di Vienna, Austria. Lalu kita juga sudah aktif di forum-forum internasional, kita juga sudah buat Akademi Antikorupsi yang merupakan satu training anticorruption, world class training anticorruption ya, kita melibatkan profesor-profesor dari 4 benua, kita kumpulkan bareng-bareng di Indonesia.
Lalu selanjutnya juga kita sudah menjadi bareng-bareng sama teman-teman Koalisi masyarakat sipil, terus bergerak, konsolidasi, dan membangun koalisi gerakan yang konsisten setiap tahunnya.
Baca Juga: 5 Tahun UU KPK Sah, Foto Keluarga Jokowi Dilempari Telur
Menurut Anda, bagaimana kondisi KPK setelah lima tahun disahkannya RUU KPK?
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar) Lima tahunnya revisi undang-undang KPK kan kita petik hasilnya sekarang. Maksud saya kondisi KPK yang kehilangan independensinya, terus teman-teman di internal juga mulai banyak yang terjerat kasus korupsi, bahkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan ada beberapa kasus lain juga melibatkan internal KPK juga terbukti melakukan pemerasan, lalu kemudian ada Rutan KPK juga yang juga sistemik sudah ya, karena sudah hampir melibatkan satu direktorat 90 orang. Itu juga jadi satu concern yang membuat kita semua sedih ya, kondisi tersebut bisa terjadi.
Lalu soal, itu soal Undang-Undang KPK. Karena undang-undang KPK ini adalah titik ultimate-nya corruptors fight back. Kenapa? Karena secara sistem KPK sudah kehilangan independensi dan itu adalah kuncinya anti-corruption agency bagaimana diatur dalam undang-undang konvensi PBB, United Nations Convention Against Corruption.
Terus selanjutnya yang kedua, terkait dengan bagaimana kondisi internal di KPK? seperti kita lihat bersama, Ketua KPK sekarang terjerat tersangka kasus pemerasan dan sudah jadi tersangka di Polda. Lalu beberapa pimpinan KPK kena kode Etik, Nurul Gufron, Lili Pintauli, Firli Bahuri termasuk, sekarang Pak Alex ya. Jadi hampir paripurna situasi kondisi keterpurukan KPK
Kepercayaan publik juga melorot tajam, bahkan dari beberapa survei, litbang Kompas juga nyampaikan bahwa dari enam lembaga tinggi negara, lembaga penegak hukum, itu juga KPK ada dalam posisi yang paling rendah.
Siapa yang paling bertanggung jawab atas semua ini?
Presiden Jokowi tiba di Gedung KPK untuk memenuhi undangan Hakordia 2021 pada Kamis (9/12/2021). (IDN Times/Aryodamar) Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi adalah Panglima Pemberantasan Korupsi Tertinggi di Indonesia, jadi bukan KPK, bukan Ketua KPK, bukan Kapolri, bukan lembagaan, tapi ya Presiden bagaimana dia dematkan di institusi, Presiden adalah pemegang amanat tertinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Anggota DPR Semprot Nurul Ghufron Saat Pembekalan, Singgung Kasus Etik
Presiden Joko Widodo akan segera lengser, bagaimana Anda melihat masa depan pemberantasan korupsi dengan pemerintahan yang baru?
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih oleh KPU. (www.instagram.com/@prabowo) Kita gak bisa berandai-andai nih, karena apa yang kita lakukan berandai-andai pada tahun 2014 ternyata kita semua dibohongi dengan janji-janji presiden saat itu akan menambah seribu penyidik, akan meningkatkan anggaran KPK, akan begini, akan begitu. Tapi beberapa bulan setelah dia dilantik justru malah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK itu yang kita alami pertama kali.
Pukulan pertama itu sangat menohok sekali Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK dijadikan tersangka. Akhirnya kan undang-undang revisi undang-undang KPK bukan menguatkan tapi malah melemahkan.
Apakah ada teman-teman IM57+ yang mencoba mendaftar calon Pimpinan KPK? Ada yang masuk ke tahap 20 besar?
Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha (IDN Times/Aryodamar) Ini juga kami pertanyakan sebenarnya apa benchmark-nya pansel dengan menggugurkan teman-teman IM57+. Karena dari segi kompetensi, integritas, rekam jejak, pengalaman, apalagi yang mau dipertanyakan gitu.
Apa rencana IM57+ ke depan?
Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha (IDN Times/Aryodamar) Pertama IM57+ pasti akan terus bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil mengawasi yang Pansel KPK, Capim KPK. Kita juga tergabung dengan teman-teman TI, teman-teman YLBHI dan lain-lain untuk mengawasi pansel pemilihan Ketua KPK.
Lalu yang kedua pastinya kita akan jadi salah satu watchdog ya gerakan civil society terhadap pemerintahan baru. Pastinya siapapun pemerintahannya, siapapun jadi presidennya juga kemudian itu bertentangan dengan DNA antikorupsi pasti kita akan bersuara dan melawan, itu adalah satu garis lurus gerakan antikorupsi IM57+.
