TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Satpol PP DKI Raup Rp8,8 M dari Denda Pelanggaran Prokes 2020-2021

"Kami tidak merasa bangga mengumpulkan uang denda itu.."

Seorang warga yang terjaring razia penindakan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP bersiap menjalani hukuman dengan cara membersihkan sampah di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (13/5/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan sekitar Rp8,8 miliar dari hasil penerapan sanksi denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes) COVID-19 selama kurun waktu 2020-2021. 

"Kami tidak merasa bangga dengan mengumpulkan uang denda sebesar itu. Kami bangga itu apabila masyarakat patuh, disiplin prokes," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat membuka rencana revisi perda soal ketentraman dan ketertiban umum di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/3/2022).

 

Baca Juga: Kemendagri: Belum Ada Daerah yang Masuk PPKM Level 1 di Jawa-Bali

1. Satpol PP setor uang denda PSBB dan PPKM sebesar Rp6,8 miliar ke kas daerah pada 2020

Petugas Satpol PP membubarkan aktivitas pedagang kaki lima dalam rangka pembatasan mobilitas warga guna menekan penyebaran COVID-19 di kawasan Bulungan, Jakarta, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Arifin merinci pada 2020 ketika pertama kali dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait COVID-19, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas daerah sebesar Rp6,8 miliar.

Kemudian pada 2021 total denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah mencapai sekitar Rp2 miliar.

Sanksi berupa denda tersebut dijatuhkan kepada pelanggar protokol kesehatan yakni masyarakat perorangan dan badan/pelaku usaha sesuai peraturan penanganan COVID-19 yakni Perda Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021.

2. Penurunan denda di 2021 karena masyarakat mulai taat prokes

Warga berjalan di depan mural bertema penanganan COVID-19 di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/11/2021) (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah pada 2020 karena petugas gencar melakukan pengawasan protokol kesehatan termasuk edukasi dan pengenaan sanksi baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi.

"Penurunan denda ada 2021 menunjukkan bahwa tren masyarakat makin sadar dan disiplin prokes," imbuhnya.

Baca Juga: Bye WFH! Ini Aturan Lengkap Perkantoran di Jakarta saat PPKM Level 2

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya