TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Stafsus Presiden Akui Penyandang Disabilitas Sulit Akses BPJS

Kemensos usulkan penyandang disabilitas dalam PBI

ilustrasi penyandang disabilitas (dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengungkapkan kalau selama ini salah satu permasalahan yang dialami penyandang disabilitas yakni sulit mengakses layanan BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Untuk itu, dia menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang memasukan para penyandang disabilitas dalam daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS tahun ini.

"Ibu (Mensos) telah berbicara bersama Kementerian Keuangan untuk menyedot disabilitas agar dapat mengakses BPJS, artinya adalah layanan pemerintah itu sudah meningkat secara inklusivitas," ujar Angkie belum lama ini.

Baca Juga: Komisi Nasional Disabilitas: Pemda Anggap Isu Disabilitas Tak Penting 

1. Pelayanan pemerintah untuk penyandang disabilitas diperluas

Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Berdasarkan data Badan Statistik terdapat 22,3 juta penyandang disabilitas dengan usia produktif sebanyak 16 juta jiwa.

"Artinya tahun 2023 ini atas pelayanan pemerintah (di bidang kesehatan) diperluas lebih banyak lagi mengkomodir kebutuhan penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas sensorik, motorik, mental, intelektual serta ganda," imbuh pendiri Thisable Enterprise ini.

Baca Juga: Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Penyandang Disabilitas-ODGJ

2. Risma usulkan penyandang disabilitas masuk dalam PBI

Foto hanya ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap, para penyandang disabilitas khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan tahun ini.

Risma memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyetujui usulan yang diajukan Kemensos di tahun 2022.

"Saya sampaikan bahwa sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) bahwa target untuk PBI masih kurang, saya mengusulkan bagaimana kalau sisanya untuk disabilitas terutama yang ODGJ, nah Bu Menkeu setuju," ujar Risma dikutip YouTube Kemensos, Minggu (1/12/2022)

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya