TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Risma Aksi: Perempuan Jadi Aktor Utama Kebijakan, Bukan Pelengkap

Second NDC Indonesia itu meletakkan perempuan sebagai korban

Workshop Internasional Climate Internasional (IKI) internasional di Hotel Pullman Rabu (17/9/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice menegaskan dalam seluruh proses kebijakan maupun implementasi proyek iklim adaptasi mitigasi, penting meletakkan perempuan sebagai aktor utama bukan sekedar pelengkap kebijakan.

Perwakilan Aksi, Risma Umar, menegaskan pihaknya menemukan perempuan hanya jadi pelengkap dalam proyek iklim di pemerintahan.

"Penting meletakkan perempuan sebagai aktor utama, bukan pelengkap. Aktor utama artinya apa? Meaningful participation dalam proses pengambilan keputusan, baik nasional maupun di tingkat proyek," ujar Risma dalam Workshop Internasional Climate Internasional (IKI), Jakarta, Rabu (17/9/2024).

"Jangan sampai karena dia dilihat sebagai dampak, perempuan dimobilisasi, diklaim sebagai terlibat. Kami banyak sekali menemukan data itu," ujar sambungnya.

1. Second NDC Indonesia meletakkan perempuan sebagai korban

Dialog multipihak Kelompok Perempuan Akar Rumput Jakarta bersama Aksi! di Jakut, Selasa (11/6/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Risma menegaskan Aksi tengah memantau Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC). Dia mempertanyakan aspek gender apakah diletakkan sebagai aktor utama dalam Second NDC.

"Apakah dalam strategi Second NDC Indonesia, aspek gender itu diletakkan sebagai aktor utama? Atau dalam kajian kami, Second NDC Indonesia itu meletakkan perempuan sebagai korban, tapi di tingkat indikator hilang. Bahkan di tingkat strategi programnya juga enggak ada," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Tak Serius, Teriak Peduli Perempuan Tapi Anggaran Kecil

2. Proyek mitigasi tidak libatkan perempuan

Workshop Internasional Climate Internasional (IKI) internasional di Hotel Pullman Rabu (17/9/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Risma mengatakan dalam proyek-proyek mitigasi yang dibuat pemerintah Indonesia, mulai dari proyek di kelautan, kehutanan, sekitar energi, gender transformasi itu hampir tidak ada.

"Jadi harus ada. Jadi poin saya, karena kita bicara soal itu, pemerintah wajib meletakkan itu, kalau tidak, kami akan protes terus sampai ke tingkat internasional," katanya.

Baca Juga: Bappenas: Partisipasi Perempuan Lebih Tinggi dalam Dua Dekade Terakhir

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya