Jokowi Beri Dua Opsi soal Nasib Warga Plumpang, Ini Jawaban Heru Budi
Pemprov DKI ikuti kebijakan pemerintah pusat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat tentang nasib warga di Plumpang, Koja, Jakarta Utara, usai kebakaran di depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) lalu.
"Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Pasar Induk Kramat Jati, Senin (6/3/2023).
Heru mengatakan, saat ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sedang melakukan rapat tentang nasib warga Plumpang.
"Pak Presiden kemarin sudah ke sana (Plumpang) sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau ya. Hari ini, Pak Menteri BUMN rapat," imbuhnya.
Editor’s picks
Diketahui Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo memberikan dua opsi menangani keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang usai terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam.
Menurut dia, untuk mencegah hal serupa terjadi, depo Plumpang yang dipindahkan lokasinya atau warga yang bermukim di sekitar depo yang dipindahkan. Hal tersebut karena lokasi itu berada di zona berbahaya.
"Saya sudah perintahkan pada Menteri BUMN juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang, terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja (depo) Plumpang-nya digeser, ter-reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi," ujar Jokowi di lokasi, Minggu (5/3/2023).
Baca Juga: Jokowi: Depo Plumpang Zona Bahaya, Harus Pindah atau Warga Geser