TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hampir Setahun Pimpin Jakarta, Kinerja Heru Dievaluasi Kemendagri

Evaluasi kinerja tiap tiga bulan

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung Irjen Kemendagri, Jumat (29/9/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang memimpin Ibu Kota hampir setahun. Evaluasi kinerja ini rutin dilakukan setiap tiga bulan.

Heru menyampaikan capaian kinerja dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj Kepala Daerah Triwulan IV di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/9). 

"Tadi dalam evaluasi kinerja, kami memaparkan pencapaian kinerja selama satu tahun," ujar Heru saat ditemui di Kemendagri.

Baca Juga: Heru Budi Buka Bentara Budaya Art Gallery, Harapkan Jadi Tujuan Wisata

1. Kemiskinan sampai polusi udara jadi sorotan

Ilustrasi Polusi Udara. (IDN Times/Anata)

Heru menerangkan, dalam evaluasi tersebut dia memaparkan pencapaian kinerjanya mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi, kesehatan dan polusi udara.

"Inflasi yang harus dijaga agar terus tetap stabil, penanganan stunting, aspek kesehatan juga banyak dibahas, penanggulangan sampah dan polusi udara, hingga penanggulangan narkoba di Jakarta," kata Heru.

2. Sinergi lintas organisasi untuk jaga garis kemiskinan

Ilustrasi warga miskin kota menarik gerobak bersama dua anaknya (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Heru mengatakan khusus untuk kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun. Upaya yang dilakukan adalah dengan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, untuk turun bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya sampaikan bahwa DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ekstrem. Kami menjaganya dengan sinergi dari OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Pendidikan, semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena, di dinas-dinas tersebut ada anggarannya," terang Heru.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya