Komjak Mendukung Adanya RUU Kejaksaan, Apa Alasannya?

2. Tidak ada kewenangan Kejaksaan mengambil alih tugas penegak hukum lainnya

RUU tersebut, kata Barita, juga tidak membuat Kejaksaan berwenang mengambil alih tugas aparat penegak hukum lainnya.

"Seperti misalnya di bidang pidum (pidana umum), tetap penyidik adalah kepolisian. Tidak ada mengambil alih kewenangan penegak hukum lain," ucapnya.

Dia melanjutkan, jika seandainya RUU tersebut disahkan, ada penyesuaian yang harus diubah berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Misalnya ada batasan yang tegas menyangkut SPDP. Kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan harus ada batas limit waktunya, itu kan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga harus disesuaikan," ucapnya.

Menurut Barita, penyesuaian itu penting untuk kepastian hukum. Hal ini agar tidak ada lagi kasus-kasus yang terkatung atau mengambang.

"Jadi bukan mengambil alih kewenangan, tapi mengatur agar segala bentuk pelaksanaan kewenangan itu lebih pasti dan lebih menghargai hak-hak asasi manusia, khususnya yang selama ini banyak dikeluhkan atau dilaporkan masyarakat," kata Barita.