TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR RI, Diikuti 88 Anggota Dewan

Cak Imin tak hadir di ruang rapat paripurna

Puan Maharani dalam agenda pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 Jumat, 16 Agustus 2024 (instagram.com/puanmaharaniri)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPR perempuan pertama itu didampingi sejumlah wakil, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

Terlihat, hanya Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang absen dalam rapat paripurna tersebut.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, hanya ada 88 anggota yang hadir secara fisik. Kemudian, sebanyak 203 anggota izin tidak mengikuti rapat. Artinya, sebanyak 284 anggota absen.

“Menurut catatan dari sekretariat jenderal DPR RI daftar hadir Rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 88 orang anggota izin 203 sehingga total yang hadir 291 orang anggota dari 570 anggota DPR,” kata Puan membacakan absensi.

Puan membuka rapat paripurna karena peserta rapat paripurna sudah memenuhi kuorum dan dihadiri seluruh fraksi.

“Dengan demikian kuorum telah tercapai, dengan mengucap bismillahirahmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna ke VI masa persidangan I tahun sidang 2024-2025,” kata Puan.

Ada beberapa agenda penting dalam rapat paripurna kali ini, yakni;

  • Laporan Komisi II DPR RI terkait penetapan pergantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum untuk menggantikan eks Ketua KPU, Hasyim Asy’ari
  • Laporan Komisi III DPR terkait hasil fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
  • Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil fit and proper test calon Anggota BPK RI periodr 2024-2029
  • Penetapan keanggoataan Pansus RUU pengelolaan ruang udara.

Baca Juga: Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Diketok Jadi UU

Baca Juga: Fraksi PKB Usul KPK Ikut Rapat Pansus Haji di DPR

Baca Juga: DPR Beri Sinyal Pemerintah Tak Setuju Wantimpres Diubah Jadi DPA

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya