Puan Jawab Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apa Dipercepat Lebih Baik?

1. Pembahasan RUU harus memenuhi syarat

Puan mengatakan, pembahasan sebuah undang-undang harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. 

Selain itu, pembahasan sebuah RUU harus memenuhi persyaratan hukum. Termasuk melihat apakah masa waktu yang dimiliki cukup oleh DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset.

"Kemudian persyaratan hukum dan mekanisme, ya, itu terpenuhi sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting hrs diselesaikan," kata dia.

Baca Juga: Jokowi Janji Dampingi Paus Fransiskus Kunjungan ke Masjid Istiqlal

2. Jokowi minta RUU Perampasan Aset dikawal

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal perampasan aset sebagai cara untuk memaksimalkan penyelamatan dan pengembalian uang negara. Namun, sampai saat ini RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan oleh DPR.

"Saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, perampasan aset jadi satu hal krusial dalam menyelamatkan dan mengembalikan uang negara dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau kejahatan finansial lainnya.

"Kita telah mendorong, mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR dan bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang jadi milik negara," ucap dia.

Baca Juga: DPR Gercep Bahas RUU Pilkada, Jokowi: Perampasan Aset Juga Penting