Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan, PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo selama memiliki kesamaan visi dan misi meski tidak harus berada di dalam kabinet.
Menurut dia, bagi PDIP keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati yang harus diperjuangkan bersama-sama.
"Jika visinya sama, maka PDIP dengan sendirinya, tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu atau gak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati," kata Said di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Bawaslu Belum Terima Laporan Gerindra Soal Cawalkot PDIP Reihana
1. PDIP bakal lihat visi kebangsaan Prabowo lima tahun nanti
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah (IDN Times/Amir Faisol) Said mengatakan, PDIP tak terlalu mempersoalkan posisinya ada di dalam kabinet atau tidak. Namun, bagi PDIP, visi utama yang diperjuangkan adalah visi kebangsaan di lima tahun ke depan dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
"Kalau sikap PDI Perjuangan gak usah terlalu apa, ya, PDI Perjuangan itu akan menentukan positioning-nya kapan, di mana, dan sebagainya, bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan lima tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo," kata dia.
Baca Juga: Kader PDIP Cabut Gugatan SK Perpanjangan Pengurus, Minta Maaf ke Mega
2. Gak haram PDIP negara di luar kabinet
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menyampaikan PDIP legawa tak dapat mitra koalisi di Pilkada DKI 2024. (IDN Times/Amir Faisol) Said sebelumnya sempat bicara pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu tidak melulu soal bicara kabinet.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menurut Said, pertemuan Megawati dan Prabowo jangan dinilai sebagai upaya PDIP akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Said mengatakan, PDIP tidak harus berada dalam pemerintahan, namun juga tidak haram bila memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi.
"Visi sama tidak harus kami di dalam atau tidak haram kami (PDIP) di luar. Kan begitu," ujar dia.
Baca Juga: Dampingi Jokowi Tinjau IKN, Prabowo Catat Saksama Arahan Presiden
