Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai NasDem Willya Aditya turut menanggapi desakan publik yang meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya akibat peristiwa peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) 2 Surabaya.
Willy mengatakan, pencopotan jabatan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Partai NasDem kata dia tidak pernah neko-neko dan akan patuh terhadap keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Adapun Budi Arie diangkat menjadi Menkominfo RI menggantikan Johny G Plate yang tersandung kasus mega korupsi BTS 4G. Johny merupakan Sekjen Partai NasDem.
"Kembalikan kepada presiden saja, presiden penggunanya ya, kita sami'na waato'na dari dulu kan NasDem tidak pernah neko-neko," kata Willy di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
"Jadi teman-teman tahu NasDem ini ya menterinya dicopot saja diminta ganti, ndak, kita terserah presiden, gitu," lanjutnya.
Baca Juga: Gaduh PDNS 2 Diretas: Cermin Buruknya Pertahanan Siber RI
1. Budi Arie bungkam soal desakan mundur
Menkominfo RI Budi Arie usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol) Budi Arie sebelumnya memilih untuk tak menanggapi desakan publik, yang meminta dirinya mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo RI, buntut kasus peretasan PDNS 2 Surabaya.
"Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat itu," ujarnya usai rapat bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2026) malam.
Alih-alih mengamini desakan itu, Budi lantas berjanji, dalam waktu dekat, akan mengumumkan siapa dalang pelaku peretasan server PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Umum Projo itu juga memastikan motif pelaku meretas server PDNS 2 karena ekonomi. Ia pun menegaskan dalang pelaku ini bukan negara.
"Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita jelaskan kepada publik siapa pelakunya, apa motifnya, tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi," kata Budi Arie.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Wapres: Peretasan PDNS 2 Tak Terpikirkan Sebelumnya, Ini Dahsyat
2. Budi Arie Ratas bareng Jokowi bahas PDN
Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani) Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024). Rapat terbatas yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi itu, membahas isu terkait PDN yang disorot publik karena mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu.
Berdasarkan pantauan IDN Times, Jokowi memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Ratas juga diikuti Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
“(Rapat) terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa.
