KPK: Kaesang Tak Punya Kewajiban Lapor Gratifikasi

1. Tegaskan tak ada pembatalan gratifikasi

Dia menegaskan, tidak ada pembatalan permintaan klarifikasi atas dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaesang. Jika kemudian itu terbukti gratifikasi di beberapa tahun mendatang, pihak tersebut sudah bebas dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Jadi, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain, itu sekali lagi dalam prosedur KPK, di Undang-Undang KPK, sifatnya KPK itu pasif," kata Ghufron.

Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Kaesang Bukan Penyelenggara Negara

2. KPK bersifat pasif, tunggu laporan soal jet pribadi Bobby

Ketika ditanya mengenai penggunaan jet pribadi Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Ghufron kembali menegaskan pihaknya bersifat pasif, dan menerima laporan dari penyelenggaraan negara.

"Misalnya, Anda bupati, wali kota, itu Anda yang laporan kepada kami. Kami yang periksa, bukan mendatangi, ini gratif," kata dia.