Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo) I, Nezar Patria mengeluh anggaran yang diterima kementeriannya untuk tahun anggaran 2024-2025 kurang.
Hal itu disampaikan Nezar Patria saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).
“Bapak-ibu yang kami hormati, tantangan utama (Kominfo) adalah kekurangan sumber daya manusia, dan anggaran,” kata Nezar.
1. Operasional PDNS Oktober-Desember tak ada anggarannya
Pada kesempatan itu, Nezar memaparkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk operasional Pusat Data Sementara Nasional Sementara (PDNS). Dia menjelaskan, operasional PDNS membutuhkan anggaran sebesar Rp542 miliar untuk 2024, sementara saat ini hanya tersedia Rp457 miliar.
Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk operasional PDNS untuk Oktober-Desember sudah tidak ada.
“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024 dan hanya tersedia sebesar Rp257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran,” tutur Nezar.
2. Anggaran 2025 belum terpenuhi
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto rapat kerja bersama Komisi I DPR RI terkait PDNS 2 Surabaya. (IDN Times/Amir Faisol) Sementara itu, kata dia, kebutuhan anggaran pada 2025 juga belum tercukupi. Dari kebutuhan Rp486 miliar, hanya disetujui sebesar Rp27 miliar atau 5,6 persen dari seluruh kebutuhan anggaran.
Hal ini berisiko pada layanan komputasi dengan sistem cloud atau komputasi awan untuk melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11 ribu aset pemerintah lainnya.
“Pada PDNS, hal ini berisiko pada terhentinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11 ribu aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah,” ungkap dia.
“Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga: Kominfo Anggarkan Rp10 M buat Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis
3. Budi Arie absen saat rapat evaluasi PDNS 2
Menkominfo RI Budi Arie Setiadi akui pihaknya mulai mendalami akun Fufufafa yang disorot publik. (IDN Times/Amir Faisol) Diketahui, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas hasil evaluasi terhadap PDNS 2 Surabaya hingga kebocoran data NPWP.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dengan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tidak hadir dalam rapat tersebut. Ia diwakili oleh Wamen Komininfo I, Nezar Patria dan Wamen Komininfo, II Angga Raka Putra.
Nezar menjelaskan, Budi Arie saat ini tengah menghadiri dua acara internasional di Bali. Menurut Nezar, Budi Arie dalam acara itu, mengumpulkan para pelaku startup dengan para investor.
"Beliau ada dua event internasional yang nggak bisa diwakili di Denpasar (Bali)," ujar dia.
Baca Juga: 6 Juta NPWP Bocor, Menko Hadi Bakal Panggil Dirjen Pajak-Kominfo
