DPR Curiga Biaya Makan Bergizi Gratis Diambil dari Anggaran Pendidikan

1. Tak setuju program bergizi gratis diambil dari mandatory spending 20 persen

Huda juga tidak setuju bila biaya program bergizi gratis diambil dari mandatory spending 20 persen, karena akan menjadi beban baru. Di sisi lain, Komisi X DPR sedang memperjuangkan supaya mandatory spending 20 persen ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya akan menaikkan alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2025 sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Alokasi ini meningkat dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp 665,02 triliun.

Namun, yang perlu menjadi catatan alokasi anggaran pendidikan selama ini tidak sepenuhnya dikelola Kemendikbudristek. Alokasi anggaran pendidikan pada 2024 sebesar Rp 665,02 triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 3 persen saja, yakni sebesar Rp98,99 triliun. Hal ini tertuang dalam Perpres nomor 76 tahun 2023.

“Kami pada posisi tidak setuju pada makan dan minum susu gratis itu diambil dari mandatory spending 20 persen karena sekali lagi ini akan menjadi beban baru,” kata dia.

Baca Juga: Nama Program Makan Siang Gratis Diganti, Prabowo: Makan Bergizi Gratis

2. Usulan penambahan anggaran pendidikan selalu buntu

Huda mengatakan, rekomendasi Komisi X untuk menaikkan anggaran pendidikan ini mengalami jalan buntu. Dia mengatakan, Komisi X DPR bahkan sudah menghitung secara detail anggaran pendidikan.

Tak tanggung-tanggung, Komisi X meminta supaya Kemendikbudristek mengelola anggaran pendidikan sampai Rp200 triliun.

“Kita sudah sempat menghitung walaupun ini belum detail, karena kami ingin memastikan bahwa pembiayaan pendidikan kita biar sesuai dengan kebutuhan kita ingin ada alokasi hampir Rp 200 triliun yang kita dorong untuk dikelola langsung oleh Kemendikbud,” imbuh Wasekjen DPP PKB itu.

Baca Juga: Golkar: Anggaran Pendidikan Rp741 T Cukup Biayai Makan Bergizi Gratis