TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN
Home News Indonesia

Dewan Pers Tolak Keras RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai reduksi kemerdekaan pers

Logo Dewan Pers (dok. Dewan Pers)
Verified
Amir Faisol

Intinya Sih...

  • Dewan Pers menolak revisi RUU Penyiaran karena dianggap mengancam kebebasan pers dan tidak mengintegrasikan kepentingan jurnalistik.
  • Revisi RUU Penyiaran dinilai akan mereduksi kemerdekaan dan independensi pers serta tidak melahirkan karya jurnalistik berkualitas.
  • RUU Penyiaran disebut menyalahi putusan MK yang menyatakan harus ada keterlibatan masyarakat, serta larangan jurnalistik investigatif bertentangan dengan UU Pers.

Jakarta, IDN Times - Dewasn Pers menolak rencana revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang menuai kontroversi, karena dinilai mengancam kebebasan pers.

Kendati demikian, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan, Dewan Pers tetap menghormati pemerintah yang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun sebuah regulasi terkait pemberitaan pers baik cetak, elektronik, maupun lainnya.

“Terhadap draf RUU Penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers konsisten menolak,” kata Ninik  dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Baca Juga: Mengapa Kita Perlu Waspada dan Kawal Revisi UU Penyiaran

1. RUU Penyiaran reduksi kemerdekaan pers

Ilustrasi pers ketika bekerja. (IDN Times/Arief Rahmat)

Ninik menjelaskan, Dewan Pers menolak RUU Penyiaran ini karena pertama, UU Nomor 40 Tahun 1999 tidak dimasukkan konsiderans RUU Penyiaran. Hal itu mencerminkan tidak diintegrasikannya kepentingan jurnalistik sebagai salah satu produk penyiaran.

Kedua, keberadaan RUU Penyiaran ini akan mereduksi kemerdekaan dan independensi pers. RUU Penyiaran juga tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas.

“Dewan Pers berpandangan perubahan ini akan menyebabkan pers menjadi buruk, pers yang tidak profesional dan tidak independen,” kata dia.

2. RUU Penyiaran menyalahi putusan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)

Ketiga, Ninik mengatakan, RUU Penyiaran juga menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91 PUU/XVIII/2020 yang menyatakan bahwa penyusunan RUU harus ada keterlibatan masyarakat.

Ninik juga menyinggung mengenai larangan jurnalistik investigatif. Menurut dia, larangan ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional,” ujar dia.

Topik:
RUU Penyiaran
dewan pers
kebebasan pers
Update me
pers
Topik Populer:
Seni Memahami Kekasih
PON 2024
Pilkada 2024
Pestapora 2024
CPNS 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Bandar Narkoba Bakal Dijerat TPPU, Kabareskrim: Kita Miskinkan

PSI: Tumpangan Jet Pribadi Bagi Kaesang Tak Bisa Dianggap Gratifikasi

Pemilik Warung Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Anak 5 tahun di Bekasi

Mantan Agen CIA Dipenjara 30 Tahun karena Pelecehan Seksual 

Lebanon Kini Larang Pager dan Walkie-talkie di Pesawat

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pencabulan di Singkawang, Ini Kata PKS

Brasil Denda X Rp14 M per Hari, Minta Elon Patuh

Melawan Khofifah di Pilkada Jatim, Luluk: Saya Siap Berkontestasi

Hizbullah: Serangan Israel di Lebanon Lewati Semua Garis Merah

Siapa Anggota DPRD Singkawang yang Tersangka Pencabulan Anak?