TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Cak Imin: PKB Berkewajiban Sukseskan Pemerintahan Prabowo 

Soal menteri hak prerogatif Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, partainya berkewajiban menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun mendatang. 

Kendati demikian, Cak Imin mengatakan, bahwa secara moral PKB tidak memiliki hak untuk ikut mencampuri penggodokan nama-nama menteri yang sedang dilakukan Prabowo Subianto.

"PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

1. Kabinet mutlak hak prerogatif Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. (IDN Times/Amir Faisol)

Cak Imin menegaskan, susunan kabinet mutlak menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, meskipun PKB telah menyatakan sikap untuk ikut mendukung kabinet baru nanti.

PKB, kata dia, secara moral memiliki tanggungjawab untuk mengawal pemerintahan supaya bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Kita secara moral punya tanggung jawab untuk agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," kata dia.

Baca Juga: Profil Ais Shafiyah, Eks Jubir PKB yang Ditunjuk Jadi Ketua Harian

2. PKB resmi gabung pemerintahan Prabowo-Gibran

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda sebut pencalonan Sohibul Iman bisa jadi boomerang bagi PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Diketahui, PKB secara resmi menyatakan bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Muktamar ke-VI yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Ketua DPP PKB, Syaiful Huda menyatakan, kesepakatan ini juga diambil atas permintaan para mouktamirin, yang berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), sebagai pemilik suara sah dalam Muktamar VI PKB.

"Keputusan muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya