TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bamsoet Usulkan Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah

Bamsoet sebut pemilu perlu dievaluasi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima Pimpinan MPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih...

  • Bamsoet usulkan evaluasi pemilu secara menyeluruh. 
  • Pileg dan pilpres perlu dipisah agar kualitas pileg tidak tereduksi. 
  • Biaya politik mahal membuat banyak anak muda berintegritas tak lolos ke parlemen. 

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan supaya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dievaluasi secara menyeluruh. Ia mengusulkan pelaksanaan pileg dan pilpres tidak diselenggarakan dalam waktu bersamaan.

Bamsoet menilai pemisahan kembali pelaksanaan pileg dan pilpres penting untuk dibahas secara serius. Sebab, menurutnya, kualitas pileg justru tereduksi pada pemilu 2024. Masyarakat, kata dia, lebih terkonsentrasi terhadap pelaksanaan pilpres. 

"Kalau kita pakai tahun kemarin lima tahun lalu, jadi misalnya pileg Bulan Februari nah pilpresnya mungkin April," kata Bamsoet usai menghelat Silaturahmi Kebangsaan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Bamsoet mengakui MPR hanya bisa mengusulkan agar ada pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres. Adapun, perubahan mekanisme dan pembahasannya bisa dilakukan oleh DPR RI.

"Ini hanya masukan, tugas revisi kan nanti DPR. Ini masukan yang saya pikir perlu dipikirkan bersama," ujar dia.

Baca Juga: KPU Pastikan Proses Pilkada Serentak Tak Terganggu Usai Hasyim Dipecat

1. Bamsoet soroti mahalnya biaya politik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebut pembahasan DPA di DPR tak tabrak konstitusi. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih jauh, Waketum Partai Golkar itu turut menyinggung mengenai mahalnya biaya politik pada pelaksanaan pemilu. Alhasil, banyak anak-anak muda yang memiliki integritas justru tidak lolos ke parlemen.

"Kenapa hari ini makin kesini kok orang-orang muda orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas, dan popilaritas kok gak lolos baik di Senayan maupun di semua tingkatan," kata Bamsoet.

Menurut dia, banyaknya anak-anak muda yang berintegritas ini dinilai Bamsoet tak terlepas karena adanya biaya politik yang mahal. 

"Nah ternyata ada yang lupa isi tas yang kurang. Nah ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaulasi perjalanan ke tatanegaraan kita perjalanan sistem politik kita," kata dia.

2. AHY setuju biaya politik di Indonesia mahal

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan realisasi kinerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan Rencana Kerja 2025/dok ATR/BPN

Pada kesempatan itu, AHY turut mengakui mahalnya biaya politik di Indonesia. Di sisi lain, AHY mengatakan partai politik sendiri ingin menghasilkan para wakil rakyat yang berintegritas, sehingga membawa kebermanfaatan terhadap konstituen mereka.

"Jangan sampai kemudian biaya politik semakin mahal dari waktu ke waktu tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik integritas diri," kata dia.

"Sehingga bisa benar-benar berkotribusi nyata dan membawa kemajuan utk masyarakat dan konstituennya," lanjutnya.

Baca Juga: MK Mulai Gelar Sidang Pembuktian 106 Perkara PHPU Pileg 2024

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya