TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jelang Pemilu 2024, Kominfo Ajak Masyarakat Antisipasi Misinformasi

Memilih untuk Indonesia

Mural bertema hoax di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Jakarta, IDN Times -- Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengantisipasi membanjirnya misinformasi menjelang pemilu. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan sangat penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang memiliki otoritas.

Menurutnya, Indonesia bisa berkaca dari pengalaman pandemik COVID-19 di mana masyarakat mengetahui informasi dari media yang tidak kredibel sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat. 

"Fenomena misinformasi muncul karena informasi atau fakta dari badan otoritas yang punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang mempunyai otoritas terhadap isu tersebut untuk memberikan informasi," katanya dalam siaran pers Kominfo RI, Kamis (19/10/2023).

Baca Juga: Kemenkominfo Bakal Takedown Judi Online Dipromosikan Wulan Guritno

1. Peran serta para peserta pemilu sangat penting dalam membantu meminimalisasi banjir misinformasi

ilustrasi hoax (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Dirjen Semuel, peran serta para peserta pemilu sangat penting dalam membantu meminimalisasi banjir disinformasi. Apalagi, peserta pemilu memiliki basis pendukung yang setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi. 

"Harus ada integritas dari para pesertanya karena kalau tidak, pengikutnya akan lebih kacau. Untuk itu, juga perlu yang namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya di situ," katanya.

2. Misinformasi sudah terjadi jelang Pemilu 2024

Ilustrasi hoax (IDN Times/Sukma Shakti)

Ia menilai hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang sudah ada di Kementerian Kominfo. 

"Saya sangat berterima kasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita bisa berkolaborasi lebih dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan-jangan fokus literasi digital kita yang perlu diperbaiki atau ada program lain yang perlu diperbaiki," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menegaskan, misinformasi sudah terjadi jelang Pemilu 2024. Data terjadinya misinformasi tersebut, setelah pihaknya melakukan observasi sederhana penyebaran pemberitaan tentang Pemilu 2024.

"Kita melakukan observasi sederhana, mendeteksi penyebaran misinformasi itu sudah dimulai. Meski, penyebaran misinformasi tersebut masih terbilang rendah, tapi sudah dimulai," kata Arya.

Baca Juga: JDIHN Awards 2023, Kemenkominfo Jadi Kementerian Terbaik Pertama

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya